Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2019

Pada tanggal 21 Mei 2019 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bappeda melaksanakan Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender  di Aula I Pemerintah Kota Tanjungbabalai yang dihadiri oleh focal point dari 42 OPD. Acara tersebut dilaksanakan bertujuan untuk membahas isu strategis pembangunan gender di Kota Tanjungbalai dengan mengundang narasumber (Devi Wahyudi, S.S., M.AP) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Bapak Wakil Walikota Tanjungbalai Drs. H. Ismail berkesempatan menyampaikan sambutan dan arahan yang sekaligus membuka acara tersebut secara resmi. Amanah yang disampaikan beliau adalah pentingnya komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan menekankan agar pertemuan ini membuahkan hasil yang bisa menjadi pegangan atau keputusan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya penyampaian paparan oleh Kepala Bappeda tentang Renja Pokja PUG Kota Tanjungbalai Tahun 2020 yang memiliki muatan antara lain: latar belakang, evaluasi pelaksanaan PUG Tahun 2018, tujuan dan sasaran renja serta rencana kerja dan pendanaan.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh Devi Wahyudi. Materi yang disampaikan adalah posisi Kota Tanjungbalai dibandingkan kota lain di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan indikator-indikator pembangunan gender antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berdasarkan indikator tersebut diketahui bahwa posisi Kota Tanjungbalai berada di bawah rata-rata kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. IPG Kota Tanjungbalai memang meningkat tetapi  mengalami perlambatan, sehingga kondisi tersebut menjadi PR bagi semua pihak terkait khususnya Pemerintah Kota Tanjungbalai. Diharapkan juga agar OPD menyusun GAP dan GBS dari setiap program/kegiatan OPD yang  berindikasi responsif gender, serta dalam penyusunan GAP dan GBS diharapkan OPD menyediakan data terpilah.

Pada sesi tanya jawab, Kabid pada Dinas PP, PA dan PMK (Erwin Setiawan, S.Sos., M.Si.) menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan bagi OPD yang membutuhkan bantuan dalam rangka penyusunan GAP dan GBS. Sebelum acara ditutup oleh moderator dihasilkan kesepakatan bersama antara lain: pada pelaksanaan rakor berikutnya akan menghadirkan langsung Kepala OPD untuk mendapatkan advokasi langsung tentang program/kegiatan responsif gender serta OPD diharapkan menyusun GAP dan GBS Tahun 2020, paling lambat bulan Juni 2019.■

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *